smith atau keynes, seberapa condong kebijakan pembangunan kita seharusnya?

Kapitalisme telah datang, dan kita harus menghadapi hal tersebut, siap ataupun tidak. Dalam masa globalisasi, akan terbentuk dunia versi baru yang tanpa batas. Semua sumberdaya akan terdistribusi dan bersaing secara global tanpa adanya batas yang nyata. Contoh dalam skala mikro adalah otonomi daerah, yang sering dipandang sebagai pembenar ego daerah dalam bentuk chauvinisme; sedangkan dalam skala yang lebih luas adalah penerapan CAFTA (Cina – ASEAN Free Trade Agreement) mulai 1 Januari 2010. Konsekuensi yang harus dihadapi adalah dengan ikut ambil bagian dalam perputaran peristiwa yang ada. Semua pihak harus beradaptasi tanpa kecuali, baik swasta, masyarakat, maupun pemerintah. Sayangnya, globalisasi seringkali hanya menguntungkan pihak yang kuat dan akan membunuh pihak yang lemah, seperti yang dikemukakan oleh Stiglitz. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa kita tidak bisa menolak globalisasi; kita adalah bagian dari sistem yang lebih luas, dan akan ikut bergerak seiring dengan bergeraknya sistem tersebut. Jadi, apakah kita akan tergilas dan mati oleh globalisasi? Tentu saja tidak, asalkan kita bisa adaptif dan membuat globalisasi menjadi menguntungkan untuk kita. Don’t fight the system; use it.

Globalisasi identik dengan kapitalisme, sedangkan kapitalisme adalah sifat dasar manusia untuk mencari keuntungan dan kesejahteraan sebesar-besarnya untuk diri mereka sendiri. Bisa dikatakan, selama ada manusia, maka akan selalu ada kapitalisme. Dalam kenyataannya, hampir semua motif perilaku manusia yang ada di dunia bertujuan pada kapitalisme. Sebuah diskusi bahkan pernah menyimpulkan (dengan seloroh) bahwa kapitalisme adalah ciptaan Tuhan; kesimpulan yang (sepertinya) lucu dan dangkal, tapi mengandung makna yang sangat dalam.

Pemerintah, mau tidak mau, juga harus menghadapi globalisasi, dan tentu saja kapitalisme. Pada dasarnya ada dua mazhab besar dalam sistem ekonomi kapitalisme yang bisa dijadikan pegangan dalam menghadapi fenomena yang terjadi: mazhab klasik (Smith, sekarang disempurnakan menjadi neoklasik), dan mazhab Keynesian. Tulisan ini akan mencoba untuk memberikan gambaran posisi mana yang paling optimal yang bisa diambil oleh Pemerintah.

Pada dasarnya ada tiga mazhab; satu yang tersisa adalah pendapat yang dikemukakan oleh Karl Marx. Dia berpendapat bahwa pada akhirnya kapitalisme akan mati karena keserakahannya sendiri. Marx cenderung melihat sisi gelap kapitalisme yang akan membawa pada kehancurannya sendiri. Hanya saja, Marx tampak meremehkan kelenturan dari sistem kapitalis dan kemampuannya beradaptasi untuk eksis (Pressman, 2000: 76). Pada masa kini, bahkan negara dengan sistem komunis yang ketat seperti Cina telah membuka diri pada kapitalisme. Bagaimanapun, Marx telah memberikan sumbangan pikiran mengenai sisi gelap kapitalisme.

Mazhab ekonomi klasik yang paling besar pengaruhnya adalah pendapat yang dikemukakan oleh Adam Smith; sering disebut sebagai bapak ilmu ekonomi. Smith mengungkapkan bahwa kecenderungan alami orang-orang untuk meningkatkan kesejahteraannya adalah daya pendorong dibalik pembagian kerja yang menghasilkan peningkatan dalam produktivitas. Tindakan mementingkan diri yang dilaksanakan individu ini akan menghasilkan kebaikan publik karena dibimbing oleh tangan yang tak terlihat (invisible hand), dan pada akhirnya akan bermuara pada meningkatnya kesejahteraan bersama (Pressman, 2000: 32). Pendapat ini sangat mengagungkan ekonomi riil yang berjalan pada masyarakat, dan sangat membatasi peranan pemerintah dalam sistem ekonomi. Peran pemerintah hanya dibolehkan sebagai pencegah monopoli, penjamin keamanan berusaha dan iklim berinvestasi, serta memastikan bahwa aturan hukum diterapkan secara konsisten. Pemerintah tidak boleh ikut campur (mengintervensi) sistem ekonomi, karena sistem akan mencapai ekuilibriumnya sendiri dengan bimbingan invisible hand.

Mazhab lain yang juga sangat berpengaruh dikemukakan oleh John Maynard Keynes. Pendapatnya merupakan penyempurnaan dan penyelamat dari sifat-sifat jahat kapitalisme murni. Dengan mengakui kelebihan dan kekurangan kapitalisme, Keynes memandang kebijakan ekonomi sebagai pemecahan masalah kapitalisme pragmatis. Kebijakan pemerintah yang tepat akan dapat menyelamatkan kapitalisme dengan membuat masyarakat dapat terbebas dari sisi gelapnya (Pressman, 2000: 144). Keynes menghalalkan campurtangan pemerintah pada pasar dalam bentuk kebijakan untuk mengoptimalkan sistem ekonomi. Bentuk kebijakan tersebut dapat berupa kebijakan fiskal ataupun kebijakan moneter. Sasaran yang dituju adalah keseimbangan makro ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kritik yang sering dikemukakan pada mazhab Smith adalah kekejaman kapitalisme; yang kuat akan memakan yang lemah (atau yang cepat akan memusnahkan yang lambat). Selain itu, akan timbul kegagalan pasar pada barang non ekonomis seperti prasarana dasar karena investasi pada bidang tersebut membutuhkan modal yang sangat besar tetapi tidak menghasilkan keuntungan yang riil. Sementara, kritik terhadap mazhab Keynesian adalah akan menjadikan masyarakat malas karena bagaimanapun jeleknya kondisi ekonomi, pada akhirnya Pemerintah akan turun tangan untuk menolong. Selain itu, mazhab ini dianggap tidak menggambarkan kondisi riil masyarakat karena hanya memotret sektor ekonomi makro saja secara agregat dengan tidak memperhitungkan sistem ekonomi yang bekerja pada level akar rumput.

Mazhab Smith (sering disebut sebagai mazhab klasik) adalah fondasi utama sistem ekonomi kapitalis. Ekonomi riil adalah ekonomi yang digerakkan berdasar teori klasik ini. Sayangnya, hal ini hanya berlaku untuk pihak yang siap dalam menghadapi kompetisi. Untuk Indonesia pada khususnya, globalisasi terasa menjadi momok yang menakutkan karena kita relatif belum siap. Jadi, apakah mazhab klasik sama sekali tidak sesuai dengan kondisi riil? Apakah Keynes lebih realistis dalam mengemukakan pendapat berkaitan dengan pihak yang lemah dalam globalisasi? Jika kita memilih pendapat Keynes sebagai pedoman, belum tentu keadaan juga menjadi lebih baik. Secara agregat, perekonomian dapat tumbuh; tetapi mungkin tidak merata dan tidak berkesinambungan karena keterbatasan dana Pemerintah (baca: jika Pemerintah terus menyokong ekonomi secara gelap mata, maka akan menimbulkan defisit anggaran yang pada akhirnya justru menghancurkan sistem).

Jalan terbaik yang dapat dilaksanakan adalah dengan mengadaptasi kedua mazhab tersebut dengan kondisi yang ada. Perlu diingat, mazhab klasik dan Keynes (semuanya) merupakan teori dalam kerangka kapitalisme. Tidak ada yang sempurna, dan semua masih berevolusi. Bahkan mazhab ekonomi juga beradaptasi. Not the strongest one exists, but the most adaptive one does. Meskipun demikian, dalam pandangan penulis, selayaknya Pemerintah lebih condong pada mazhab Keynes dengan beberapa adaptasi; tidak hanya mengandalkan elemen kebijakan moneter saja, tetapi juga dapat berfungsi sebagai pelaku pasar dengan mengoptimalkan kebijakan fiskal. Tentu saja hal ini hanya berlaku dalam keadaan yang memaksa, karena intervensi yang berlebihan justru akan menjadikan pasar tidak sehat dan menimbulkan gelembung (dengan pondasi ekonomi yang rapuh), yang ketika pecah justru akan membuat seluruh bangunan runtuh. Yang diinginkan adalah ekonomi yang tumbuh secara berkesinambungan dan merata untuk semua pihak; tidak melonjak tinggi tetapi dengan pondasi yang rapuh. Pemerintah hanya berfungsi sebagai cadangan bila kondisi lesu.

Dengan demikian, tugas utama Pemerintah adalah mengatur dan mengarahkan perekonomian agar tidak menjadi tak terkontrol. Caranya adalah dengan mengeluarkan regulasi yang berpihak pada masyarakat; pro poor, pro growth, dan pro job. Peraturan yang ada harus berkualitas tanpa ada agenda tersembunyi, serta dapat dipertanggungjawabkan. Memang sulit karena kebijakan publik seringkali merupakan ajang pertarungan politik (dan bila perekonomian diurus oleh politikus, hampir dapat dipastikan yang akan terjadi adalah transaksi kepentingan jangka pendek), tetapi para pengambil kebijakan selayaknya mengesampingkan ego politik demi kesinambungan pembangunan. Contoh nyata adalah Kabupaten Bantul yang melarang penetrasi ritel skala mikro seperti Alfamart dan Indomaret. Kepentingan pedagang eceran lokal dilindungi sehingga perekonomian tidak mati dan tetap berkesinambungan meskipun tingkat pertumbuhannya tidak terlalu tinggi. Mungkin kebijakan tersebut bukan merupakan kebijakan yang populis, tetapi mampu menyelamatkan dan berpihak pada masyarakat lokal.

Di sisi lain, kebijakan fiskal harus juga berpihak pada masyarakat. Kegiatan dalam APBN harus mempunyai daya ungkit yang besar. Juga, Pemerintah dapat melakukan intervensi dan terobosan-terobosan untuk mengungkit perekonomian; contohnya adalah menganggarkan dana talangan untuk menanggulangi gagal panen, menganggarkan subsidi untuk budaya khas daerah, menggalakkan pemakaian bahan lokal dalam negeri untuk pengadaan kegiatan (seperti mebel, batik, dan peralatan pertanian), dan memberikan subsidi pada investor yang menanamkan modal. Intinya, Pemerintah dapat berposisi sebagai pelaku pasar dalam keadaan yang memaksa. Yang perlu diingat adalah kebijakan tersebut tidak boleh menghasilkan defisit yang justru menjadikan kondisi keuangan Pemerintah tidak sehat.

Hanya saja, yang saya rasakan kok malah perekonomian kita cenderung lebih condong ke mazhab Smith ya? Dimana peran Pemerintah sekarang? Rasanya masih kurang geregetnya ni. Saya jadi sangsi, apa pilihan saya waktu pilpres kemarin benar ataukah salah…

4 Comments

  1. tay said,

    June 4, 2010 at 22:42

    ini masalah integritas bung. banyak sekali hal yang tidak selaras antara yang diucapkan dengan yang dijalankan alias JARGONI: wani ujar, ora wani nglakoni. Mereka bilang “pro poor, pro growth, pro job”. Tapi di lapangan?

    untuk pilihan di pilpres kemaren, aq bilang, “kamu jelas beda haluan denganku” (boleh kan?😉 )

  2. hastiyanto said,

    June 25, 2010 at 09:54

    ah, teori sintesis tak terlalu menarik mas. mbok buat mahzab setyoisme wae, he-he-he.

  3. semuayanggurih said,

    June 25, 2010 at 16:15

    @ tay: mulane mas, aku ngambil ekonomi pembangunan. pengen mbuktiin. tentang pilpres kemarin, no comment ah. masih bingung ni kebijakan pemerintahnya mo gimana

    @ hastiyanto: haha, nunggu aku jadi pengambil kebijakan mas. makanya, vote atdi for the head of bappeda

  4. tomas said,

    November 9, 2012 at 11:05

    Kapitalisme memang banyak dipilih oleh suatu bangsa dalam mengembangkan ekonominya. Karena sistem ini menyerahkan mekanisme pasar pada pelaku2 pasar dan meminimalisir peran pemerintah yang dirasa lebih cocok dengan ‘fitrah’ manusia yakni ingin menguasai segala sesuatau. Kapitalisme kemudian diharapkan mendorong produktivitas suatu bangsa dan akhirnya muncullah kesejahteraan.

    Namun kapitalisme GAGAL dalam menjelaskan masalah ketimpangan potensi manusia, yang dalam hal ini pada akhirnya akan membuat gap yg lebar antara si kaya dan si miskin. Kapitalisme menghasilkan manusia2 rakus, dimana orang kaya yg jumlahnya sedikit selalu menguasai harta lebih banyak dari orang miskin (yang jumlahnya banyak namun sedikit harta). Inilah yang akhirnya menimbulkan gejolak sosial, dimana ketika kapitalisme ini telah mencapai ‘titik jenuh’-nya, maka dimunkinkan akan terjadi revolusi sistemis. Pada akhirnya kapitalisme pun sudah tidak lagi dapat menyejahterakan manusia.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: