endogenous condition sebagai prasyarat pengembangan investasi

Di Kabupaten Tegal, sudah beberapa tahun ini sangat jarang investasi (khususnya di bidang industri melalui investasi langsung) yang masuk. Entah apa penyebabnya, padahal lokasi Kabupaten Tegal relatif strategis dan masih mempunyai cadangan lahan kosong (vacant land) yang luas. Ditunjang dengan jumlah penduduk yang besar yang merupakan potensi ketersediaan tenaga kerja, maka seharusnya Kabupaten Tegal merupakan daerah yang dituju investor untuk menanamkan modalnya. So, kenapa malah jarang ada investor yang masuk? Pasti ada sesuatu yang salah, khususnya dari sisi Pemkab sebagai regulator (pengarah) dan enabler (pemberdaya) dalam pembangunan wilayahnya. Tulisan ini akan mencoba mengupas beberapa masalah yang menjadi sebab rendahnya investasi di Kabupaten Tegal. Tidak hanya masalah, tetapi juga beberapa alternatif solusi yang mungkin berguna bagi pengambil kebijakan.

Dari beberapa selentingan yang saya dengar, keengganan investor untuk masuk diantaranya karena ekonomi biaya tinggi yang dihadapi. Ini tentu saja sangat tidak menguntungkan karena menambah biaya produksi, sehingga harga jual pada konsumen akan ikut naik. Dalam kondisi persaingan yang sangat ketat, harga merupakan masalah sensitif dalam menghadapi perang memperebutkan konsumen. Pada dasarnya, ekonomi biaya tinggi ini tidak hanya dihadapi oleh Kabupaten Tegal, karena kebijakan dari pemerintah pusat juga belum fokus untuk menjamin stabilitas dan keamanan bagi investor. Bila ditunjang dengan oknum Pemkab yang nakal dan menambahi biaya siluman, maka lengkaplah bunuh diri yang dilakukan Pemkab sehingga akan kalah bersaing mencari investor. Untuk mengatasi hal ini, perlu komitmen dari Bupati sebagai kepala daerah untuk menekan ekonomi biaya tinggi yang ada. Semua instansi Pemkab harus mengikuti komitmen tersebut, dengan ujung tombak ada pada Dinas Pelayanan Terpadu (DPT). Biaya pengurusan ijin adalah biaya yang tertera pada papan pengumuman, tanpa adanya biaya tambahan, dengan alasan apapun. Transparansi proses perijinan dan integritas pemberi ijin merupakan prasyarat utama untuk menarik investasi.

Di sisi lain, iklim ekonomi di Kabupaten Tegal juga belum begitu menarik investasi. Pada dasarnya, iklim ekonomi bisa “dikondisikan”, tergantung pada kebijakan yang dikeluarkan Pemkab. Saya ingin mencontohkan kebijakan dua Pemkab yang sangat bagus menurut saya dalam “mengkondisikan” iklim ekonomi; Pemkab Purbalingga dan Pemkab Bantul (pada dasarnya, keberadaan DPT juga merupakan replikasi dari keberhasilan yang dicapai Pemkab Sragen melalui One Stop Service-nya). Pemkab Purbalingga menerapkan moratorium pajak (atau retribusi) selama dua tahun pertama bagi investor yang menanamkan modalnya, karena pengeluaran disubsidi oleh Pemkab. Suatu terobosan sangat brilian, yang berani mengorbankan potensi pendapatan asli daerah (PAD) demi masuknya investor. Sementara, Pemkab Bantul berinovasi melalui penjaminan ketersediaan tanah untuk investor dengan membiayai sewa tanah selama 25 tahun; sesuai kontrak investor. Usaha yang dilakukan ini bahkan mengeluarkan biaya melalui pos APBD, yang berarti mengurangi jatah untuk kegiatan pembangunan lain. Selain itu, Pemkab Bantul juga mengusahakan ketersediaan listrik dengan melakukan lobi pada PLN untuk menyediakan sambungan dan menjamin pasokan listrik yang stabil. Benang merah dari usaha yang dilakukan kedua Pemkab tersebut adalah bahwa mereka berani untuk mengorbankan pemasukan (baca: PAD), bahkan berani mengeluarkan biaya, untuk menarik investor. Sasaran yang dituju adalah jauh ke depan yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. PAD bukan hasil akhir yang dituju, karena pada dasarnya tujuan akhir pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat. Bila kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan tanpa melalui pemasukan PAD, maka hal tersebut justru lebih baik karena dapat memotong rantai distribusi. Thus, tolok ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi seharusnya bukan dari besarnya PAD, tetapi dari PDRB, meskipun PDRB juga bukan merupakan satu-satunya alat ukur kesejahteraan masyarakat. PAD hanya jebakan yang seringkali menghancurkan pembangunan dan menghancurkan keseimbangan alam. Kehilangan potensi pemasukan PAD akan dapat ditutup dengan menggelembungnya PDRB perkapita masyarakat dan menurunnya angka koefisien Gini. Tak apalah meniru kebijakan daerah lain asalkan itu bagus, sesuai dengan kondisi di Kabupaten Tegal, dan dilaksanakan secara optimal.

Dua usaha di atas (menghilangkan ekonomi biaya tinggi dan “mengkondisikan” iklim investasi) merupakan prasyarat utama menarik investor. Janganlah dulu bermimpi setinggi langit bila dua prasyarat tersebut tidak dapat dipenuhi. Kondisi dari dalam (endogenous condition) merupakan hal pertama yang harus dibenahi, demi mempersiapkan diri untuk bertarung menghadapi kompetisi. Bila hal ini dapat diperbaiki, maka usaha kedepan untuk mempromosikan Kabupaten Tegal bagi investor akan lebih mudah dilaksanakan. Setelah kondisi internal ideal untuk investasi, maka dapat dilakukan langkah ekspansif untuk memenangi kompetisi. Langkah-langkahnya… masih dalam pemikiran; mungkin suatu saat bila sudah matang dapat saya posting, hohoho…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: