menyikapi perkembangan kawasan perkotaan di kabupaten tegal: tinjauan perlunya revitalisasi fungsi bkprd

03 masterplanPertumbuhan kota-kota di negara berkembang telah menjadi suatu hal yang berkembang dengan sangat cepat. Hal ini juga terjadi pada kota-kota kedua yang tumbuh dengan pesat; bahkan sering timbul daerah perkotaan baru. Proses tumbuhnya wilayah perkotaan baru ini dinamakan sebagai urbanisasi.

Kebanyakan studi yang dilakukan mengenai urbanisasi selalu mengaitkan fenomena yang terjadi dengan gelombang migrasi penduduk yang besar pada kota-kota besar, padahal sebenarnya ada dua pengertian urbanisasi; pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Urbanisasi dalam arti sempit adalah proses perpindahan manusia dari daerah perdesaan menuju daerah perkotaan; sedangkan urbanisasi dalam arti luas adalah perubahan secara keseluruhan atau transformasi tatanan masyarakat yang semula dominan perdesaan menjadi dominan perkotaan; dalam arti terbatas juga disebut pertambahan penduduk suatu kota sebagai akibat migrasi penduduk dari wilayah perdesaan sekitarnya atau karena perpindahan penduduk dari kota lain (Kamus Tata Ruang, 1997: 112 dan Raharjo, dalam Asy’ari, 1993: 62). Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa perpindahan penduduk menuju ke kota adalah pengertian urbanisasi secara sempit.

Urbanisasi secara luas ini –yang secara sederhana sering dikatakan sebagai proses pengkotaan suatu wilayah—pada dasarnya terjadi pada semua daerah karena merupakan suatu proses yang alami, seiring dengan adanya perkembangan wilayah. Beberapa studi yang telah dilakukan mengenai urbanisasi dalam artian luas ini lebih membahas perkembangan wilayah yang berfungsi sebagai primate city; padahal urbanisasi juga terjadi pada kota-kota kedua, yang menimbulkan implikasi yang mungkin saja berbeda bila dibandingkan dengan urbanisasi yang terjadi pada primate city. Urbanisasi pada kota kedua ini juga membutuhkan respons yang tepat karena respons yang tepat menyikapi akibat urbanisasi akan menjadi potensi bagi wilayah yang bersangkutan untuk semakin berkembang; sedangkan respons yang kurang tepat justru akan menambah masalah yang sudah ditimbulkan.

Urbanisasi dalam artian sebagai proses pengkotaan dalam artian luas lebih menekankan pada segi sosial budaya daripada segi fisik kota. Sekalipun suatu daerah atau lingkungan secara geografis maupun berdasarkan ketentuan Pemerintah masih termasuk katagori belum atau bukan kota, tetapi jika orang-orangnya atau penduduknya telah mulai menempuh cara-cara hidup kekota-kotaan, berarti lingkungan atau daerah itu telah mengalami proses urbanisasi. Dalam kenyataan, di kota-kota –termasuk kota besar dalam negara-negara berkembang, masih terdapat “desa-desa” di dalamnya. (Asy’ari, 1993: 63). Kabupaten Tegal juga mengalami proses urbanisasi. Perkembangan fisik perkotaan telah berkembang secara masif. Meskipun secara administrasi masih merupakan Desa, tetapi secara fisik dan sosial, desa tersebut telah mengalami perubahan (transformasi) menjadi daerah perkotaan dan menimbulkan terminologi baru sebagai desakota (rurban: rural-urban).

Urbanisasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang alami, yang terjadi karena perkembangan suatu kota. Seperti yang terjadi pada kebanyakan wilayah perkotaan di Indonesia, sebagian besar terjadinya kota berawal dari desa yang mengalami perkembangan yang pesat. Faktor yang mendorong perkembangan desa menjadi kota adalah karena desa berhasil menjadi pusat-pusat kegiatan tertentu. Dengan demikian, urbanisasi tidak akan dapat dibatasi, tetapi lebih tepat bila diarahkan sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Pada saat tersebut, urbanisasi bukan lagi menjadi proses yang alami, tetapi telah menjadi suatu proses yang “dipaksakan”; dalam hal ini oleh Pemerintah sebagai institusi yang paling berwenang dalam merencanakan, mengatur, dan mengawasi perkembangan wilayah (Ilhami,1990:2-3).

Perkembangan wilayah perkotaan yang pesat sangat dipengaruhi oleh faktor kedekatan dengan wilayah perkotaan lain dengan hirarki yang lebih tinggi dan adanya sarpras, terutama jaringan jalan regional dan pasar. Pada Kabupaten Tegal, wilayah yang berkembang dengan pesat adalah wilayah yang berada di sekitar Kota Tegal, Kota Slawi, jalan pantura, jalan Tegal-Purwokerto, dan pusat perkotaan Kecamatan. Kecenderungan perkembangan yang terjadi adalah melebar pada wilayah yang dekat dengan wilayah perkotaan lain dengan hirarki yang lebih tinggi; dan linier pada wilayah yang dilewati oleh jalur regional. Penyebab perkembangan lain yaitu aktivitas ekonomi, difusi inovasi, dan kebijakan pemerintah.

Dari beberapa faktor di atas, faktor yang sangat berpengaruh adalah faktor lokasi. Ketika suatu wilayah mulai berkembang, maka wilayah tersebut akan menjadi magnet untuk menarik aktivitas penduduk. Dalam kondisi riil, wilayah terbangun akan makin luas dan tidak hanya terkonsentrasi pada IKK saja. Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi dimana setiap aktivitas mencoba untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan minimal. Harga tanah yang menjadi modal dasar melaksanakan aktivitas jauh lebih murah pada daerah pinggiran –yang sebagian besar berupa tanah sawah— daripada daerah pusat kota. Konsekuensi yang terjadi, banyak lahan sawah yang terkonversi menjadi lahan non sawah. Hal ini muncul karena pengaruh perkembangan permukiman yang lebih dulu ada yang semakin meluas sehingga menarik masyarakat untuk membangun permukiman di dekatnya, dan juga karena belum adanya rencana induk perumahan dan permukiman sehingga pembangunan yang ada cenderung tidak teratur. Dalam jangka pendek, konversi sawah seringkali dianggap bukan sebagai masalah dan justru dianggap sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan karena memperoleh nilai tambah. Tetapi dalam jangka panjang, justru banyak kerugian yang diperoleh. Ketahanan pangan akan sulit dipertahankan bila lahan sawah semakin berkurang. Jaringan irigasi yang ada juga akan menjadi tidak dapat dimanfaatkan; bahkan jika konversi menutup jaringan irigasi di wilayah hulu, maka otomatis sawah yang berada di wilayah hilir akan mati karena tidak mendapat pasokan air. Pemenuhan sarana dan prasarana bagi kawasan sawah yang terkonversi juga menjadi dilema, karena biasanya lokasi konversi terjadi secara sporadis, sehingga menimbulkan permukiman yang kumuh— jauh dari akses pemenuhan prasarana dasar.

Kondisi ini sebagian besar terjadi pada kawasan yang berada di pinggiran luar IKK. Dalam RUTR, daerah di luar IKK tidak diatur peruntukannya secara jelas sehingga seringkali menjadi perdebatan dalam penentuan penggunaan lahannya. Berdasarkan peraturan, bila dalam RUTR tidak diatur maka ditarik ke aturan yang lebih tinggi yaitu RTRW. Permasalahan yang timbul adalah RTRW masih terlalu makro untuk penerapan rencana penggunaan lahan suatu kawasan, dan kurang aplikatif dalam perijinan. Selain itu, banyak kasus yang timbul karena masyarakat menganggap bahwa tanah yang dimiliki bebas untuk dipergunakan sesuai kehendak, karena hak milik atas tanah diindungi Undang-undang; padahal hak penggunaan lahan sebenarnya diatur secara tersendiri dalam Perda mengenai Rencana Tata Ruang. Perlu diberi penekanan bahwa hak milik berbeda dengan hak penggunaan lahan. Hak milik adalah hak administratif yang berkaitan dengan pemilikan seseorang, sedangkan hak penggunaan tanah merupakan hak (dan sekaligus kewajiban) untuk memanfaatkan tanah sesuai rencana penggunaan yang ditetapkan Pemerintah. Sebagai contoh, sebidang tanah sawah boleh dipaindahtangankan pemilik, asal kondisi tanahnya tetap berupa sawah dan tidak berubah menjadi penggunaan tanah yang lain.

Hal ini diperparah dengan kurang berfungsinya BKPRD Kabupaten Tegal secara optimal. BKPRD Kabupaten Tegal merupakan badan koordinasi yang mengurus tata ruang dalam lingkup wilayah Kabupaten Tegal, dan terdiri dari 1 Sekretariat serta 2 Kelompok Kerja; Pokja Perencanaan Tata Ruang dan Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Sekretariat BKPRD bertugas untuk menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD Kabupaten Tegal; memfasilitasi terselenggaranya jadwal kerja kegiatan BKPRD Kabupaten Tegal; menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang Kabupaten Tegal; dan menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang. Pokja Perencanaan Tata Ruang bertugas untuk memberikan masukan kepada BKPRD Kabupaten Tegal dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan tata ruang Kabupaten Tegal; mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang sesuai ruang lingkup, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tegal; melakukan evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang di Kabupaten Tegal; menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah (konflik) yang timbul dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya; melaporkan kegiatan kepada BKPRD Kabupaten Tegal serta menyampaikan usulan pemecahan/kebijakan untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten Tegal. Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang bertugas untuk memberikan masukan kepada BKPRD Kabupaten Tegal dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian ruang Kabupaten Tegal; mengkoordinasikan pengawasan (pemantauan, evaluasi, dan pelaporan) terhadap rencana tata ruang; mengkoordinasikan penertiban dan perizinan pemanfaatan ruang Kabupaten Tegal; menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah yang timbul dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang serta memberikan alternatif pemecahannya; dan melaporkan kegiatan kepada BKPRD Kabupaten Tegal serta menyampaikan usulan pemecahan/kebijakan untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten Tegal.

Masalah yang timbul dalam penataan ruang di Kabupaten Tegal pada dasarnya berkaitan dengan Pokja Perencanaan Tata Ruang dan Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang, karena Sekretariat hanya bertugas administratif saja. Hal utama yang perlu diperbaiki dalam Pokja Perencanaan Tata Ruang adalah sistem kontrol dalam penyusunan Rencana Tata Ruang. Selama ini, sistem kontrol yang ada cenderung kurang ketat sehingga RTR yang dihasilkan masih memiliki banyak kekurangan yang menimbulkan polemik dalam penerapannya. Di masa yang akan datang, sesuai dengan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang, RUTRK yang cenderung parsial akan digantikan dengan RDTRK yang lebih aplikatif dalam proses perijinan. Dalam RDTRK akan diatur rencana penggunaan lahan dalam satu kecamatan (tidak hanya IKK), dan wilayah perkotaan dalam kecamatan. Dengan demikian, ada dua jenis zoning; makro dan mikro. Zoning makro berlaku untuk satu wilayah kecamatan; sedangkan zoning mikro berlaku bagi wilayah perkotaan, dan lebih detail karena merupakan block plan. Tugas BKPRD adalah melaksanakan supervisi dalam pembuatan RDTRK agar rencana yang dihasilkan optimal dan applicable. Setiap SKPD yang terlibat dalam Pokja Perencanaan Tata Ruang harus memiliki visi yang sama dalam mengarahkan perkembangan kota dan mempunyai komitmen yang tinggi dalam penentuan rencana tata ruang; dan setiap penyusunan RTR tentu saja harus melibatkan masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan.

Beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah sistem perijinan pembangunan. Pembangunan fisik suatu kawasan memerlukan beberapa langkah yang harus dilakukan. Wewenang BKPRD adalah pemberian ijin lokasi yang mencakup perubahan status tanah, pengecekan dengan RTR, paparan pandangan anggota tim berdasarkan kebijakan SKPD yang diampu, peninjauan lapangan, diskusi antar anggota tim, dan pengambilan keputusan. Proses perubahan status tanah dari tanah sawah menjadi tanah kering perlu diperketat guna meminimalisir oknum yang memanfaatkan celah yang ada. Pernah dalam suatu permohonan ijin lokasi perumahan diketahui bahwa kondisi eksisting masih berupa tanah sawah beririgasi teknis, tetapi status tanah dalam sertipikat sudah berubah menjadi tanah kering (pekarangan). Perubahan status ini dilakukan tanpa melalui pembahasan dalam tim kaji perijinan. Selain itu, penerapan peraturan juga harus dilaksanakan dengan konsisten. Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai RTR harus cepat disikapi sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa Pemerintah Kabupaten tidak tanggap dan cenderung melakukan pembiaran terhadap pelanggaran. Ketidak-tegasan dan inkonsistensi dalam pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang menjadi preseden bagi peningkatan skala pelanggaran yang memiliki dampak negatif signifikan terhadap lingkungan hidup. Di sisi lain, masyarakat juga perlu untuk mendapatkan penyadaran publik mengenai RTR yang berlaku sehingga terbangun rasa memiliki untuk menjaga pemanfaatan lahan agar sesuai dengan RTR. Selain berpartisipasi dalam penyusunan RTR, masyarakat juga berhak dan wajib untuk berpartisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Dengan komitmen BKPRD yang kuat, maka RTR akan berfungsi secara optimal, perkembangan dapat diarahkan, dan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. If we dream alone, it might be just a dream. But if we dream together, it might be the beginning of change.

Kepustakaan.

Untuk kepentingan penelitian lebih lanjut, silakan mengacu pada sumber yang digunakan dalam tulisan ini, yaitu:

Asy’ari, Imam Sapari. 1993. Sosiologi Kota dan Desa. Surabaya: Usaha Nasional.

Ilhami. 1990. Strategi Pembangunan Perkotaan di Indonesia. Surabaya: Usaha Nasional.

Soefaat, et.al. 1997. Kamus Tata Ruang Edisi I. Jakarta: Dirjen Cipta Karya DPU.

UU 26/2007 tentang Penataan Ruang

wikipedia.org

Yeates, Maurice, dan Garner, Barry. 1980. The North American Cities, Third Edition. New York: Harper & Row Publishers.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: