membumikan rtr

masterplan1

Dan Kami hamparkan bumi itu dan Kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan Kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata, untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali. ( QS. 50: 7-8 )

Meminjam judul buku karya Prof. Quraish Shihab, ada satu alasan besar mengapa RTR (Rencana Tata Ruang) perlu dibumikan. Kenapa sih saya menulis artikel ini? Ya tentu saja karena saya menganggap bahwa RTR masih berada di awang-awang, tidak membumi, sehingga kurang bisa diaplikasikan dalam pembangunan. Tulisan ini juga dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa tanggal 8 November merupakan hari tata ruang nasional (yakinlah, banyak yang tidak tahu mengenai hal ini).

Secara fungsional, RTR menurut Kepmenkimpraswil 327/2002 (yang saat ini sedang direvisi untuk menyesuaikan dengan UU 26/2007 mengenai Penataan Ruang) adalah hasil perencanaan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang. Yang dimaksud dengan wujud struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan buatan yang secara hirarkis dan struktural berhubungan satu dengan lainnya membentuk tata ruang; diantaranya meliputi hirarki pusat pelayanan seperti pusat kota, lingkungan; prasarana jalan seperti jalan arteri, kolektor, lokal dan sebagainya. Sementara pola pemanfaatan ruang adalah bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran fungsi, serta karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam; diantaranya meliputi pola lokasi, sebaran permukiman, tempat kerja, industri, dan pertanian, serta pola penggunaan tanah perdesaan dan perkotaan. Membingungkan? Memang seperti itulah, bahkan orang-orang yang lama berkecimpung dalam penataan ruang seringkali pusing dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tata ruang.

Dalam lingkup wilayah Kabupaten, RTR yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagai regulator pembangunan adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) yang merupakan penjabaran secara rinci dari RTRW. Memang masih urban-bias (berorientasi pada kawasan perkotaan), karena itu muncul usaha untuk mengakomodir perencanaan pada kawasan perdesaan dengan penyusunan RTR Kawasan Agropolitan, meskipun pada kenyataannya kurang berfungsi secara optimal.

Mengapa RTR kurang membumi? Ada beberapa sebab yang menjadikan suatu RTR seringkali hanya menjadi suatu dokumen tanpa makna, yang selalu mengikuti perubahan, bukannya mengarahkan perubahan (yang biasanya berkonotasi dengan pembangunan fisik kota).

Dalam suatu diskusi yang pernah saya ikuti, dikemukakan bahwa RTR pada dasarnya merupakan kompromi dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembangunan, yang bertujuan untuk memprediksi dan mengarahkan perkembangan, untuk kesejahteraan masyarakat. Karena merupakan kompromi (yang seringkali dimasuki oleh kepentingan-kepentingan yang abu-abu), maka seringkali produk RTR merupakan produk yang jauh dari kata ideal. Dalam proses penyusunannya sendiri, RTR dengan jangka waktu pelaksanaan 20 tahun hanya dikerjakan dalam satu tahun anggaran. Betapa besar risiko yang diambil, mengingat RTR yang sudah jadi pada akhirnya akan di-perda-kan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama 20 tahun ke depan. Hal ini diperparah dengan proses pengerjaannya yang biasanya diserahkan pada konsultan yang seringkali berasal dari luar kota. Tentu saja karakteristik wilayah perencanaan kurang mampu diselami oleh para konsultan tersebut, terutama karakteristik non fisik berupa pola pikir, mentalitas, dan kondisi sosial budaya masyarakat. Idealnya, pihak yang mengetahui karakteristik non fisik suatu kawasan adalah “penduduk asli” kawasan tersebut, dalam hal ini adalah para birokrat di instansi yang berwenang dalam penataan ruang. Tetapi karena beberapa hal, maka waktu yang ada tidak mencukupi untuk menyusun RTR secara swakelola, sehingga pengerjaannya diserahkan pada rekanan.

Di sisi lain, kedalaman materi RTR sudah ditentukan dari atas melalui Kepmenkimpraswil 327/2002 mengenai Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan. Dalam peraturan tersebut dikemukakan materi RTR; pakem dalam penyusunan RTR. Karena sudah ada pakem itulah, sehingga kedalaman materi RTR cenderung monoton; setiap wilayah perkotaan dianggap memiliki karakteristik yang sama. Dalam penyusunannya, yang menjadi dasar utama analisis adalah jumlah penduduk, proyeksi jumlah penduduk pada 20 tahun yang akan datang, dan kebutuhan ruang karena proyeksi pertambahan jumlah penduduk tersebut. Hal ini mewujud dalam pemenuhan sarana dan prasarana; jumlahnya berapa, jaringan akan dilewatkan di sebelah mana. Selain itu, harus muncul pula pola struktur ruang (mengejawantah dalam hirarki perkotaan), dan pola rencana pemanfaatan lahan, yang mengikuti RTR yang lebih tinggi, karena sifat RTR adalah menuruti hirarki.

Monotonnya materi kedalaman RTR ini seringkali menjadi hal yang biasa, karena pakem yang ada mensyaratkan standar minimal yang harus dipenuhi dalam penyusunan RTR adalah seperti demikian. Pakem ini sebenarnya dapat diperdebatkan, karena cenderung memandang suatu kawasan perkotaan sebagai suatu wilayah yang berkembang dengan cepat, dan karena itu perlu diberi sarana dan prasarana dalam jangka waktu 20 tahun kedepan. Terlalu menggampangkan bila suatu RTR disusun hanya berdasarkan pendekatan fisik saja, karena karakteristik tiap kawasan perkotaan tidak sama, dan pendekatan seperti itu hanya akan menjadikan suatu urban area menjadi kaku, kurang manusiawi. Akan jauh lebih baik bila dalam penyusunan suatu RTR juga lebih dipertimbangkan aspek non fisik yang menjadi karakteristik lokal wilayah tersebut. Perlu diingat tujuan akhir penataan ruang adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakatlah yang menjadi subyek pembangunan, dan bukan hanya sebagai obyek pembangunan. Oleh karena itu, aspek non fisik masyarakat perlu dimasukkan –bahkan menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan RTR.

Dalam pelaksanaannya, RTR juga tidak jarang menimbulkan dilema. Seringkali rencana pembangunan oleh investor tidak mematuhi RTR yang telah ditetapkan. Dengan semangat “atas nama peningkatan PAD”, suatu RTR menjadi mudah untuk dilanggar demi menarik investasi masuk. Bahkan pernah muncul pendapat yang “membenarkan” pembangunan tanpa mengacu RTR; bahwa RTR akan secara rutin di-review untuk mengakomodir perubahan yang terjadi, sehingga ketidaksesuaian peruntukan lahan dengan RTR dianggap sebagai hal yang biasa; toh pada akhirnya akan direvisi juga. Dengan demikian, bukannya RTR yang mengarahkan perkembangan kota, tetapi perkembangan kota yang selalu diakomodir oleh RTR. Ada satu pendapat yang mengatakan bahwa tata ruang sekarang telah menjadi tata uang, karena seringnya disalahgunakan untuk kepentingan sesaat. Dalam jangka pendek, hal ini memang tidak terasa, bahkan seringkali menjadi “promosi” rezim yang menjabat bahwa dalam masa kepemimpinannya, banyak investasi yang masuk dan menambah PAD. Tetapi dalam jangka panjang, rusaknya sistem penataan ruang ini akan memakan biaya yang sangat masif. Bahkan bila memperhitungkan PDRB Hijau sebagai instrumen yang menghitung biaya eksternalitas karena kerusakan lingkungan, bisa terjadi bahwa secara riil pertumbuhan pada suatu kawasan adalah negatif. Hal ini terjadi karena hilangnya potensi lingkungan hidup dan biaya yang ditimbulkan untuk memulihkan kondisi lingkungan yang rusak jauh lebih besar daripada PAD riil yang dihasilkan.

UU 26/2007 mengenai Penataan Ruang mencoba untuk mengeliminasi “penggampangan” terhadap RTR dengan penerapan sanksi. Sanksi maksimal yang dikenakan adalah hukuman pidana berupa penjara maksimal 15 tahun ataupun denda maksimal Rp. 5 milyar. Dengan adanya sanksi ini, diharapkan RTR akan menjadi dokumen yang dipatuhi dalam pelaksanaan pembangunan. Semua pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan penggunaan lahan akan dikenai hukuman tanpa kecuali termasuk pemberi ijin, pemohon ijin, dan pembangun. Dalam lingkup kebijakan Pemerintah Kabupaten, sanksi ini juga dapat diakomodir dalam Perda RTR dan melalui pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menyelidiki pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten juga seharusnya tanggap dengan perubahan global yang terjadi, terutama berkaitan dengan tren dan kebijakan nasional yang harus diakomodir, misalnya rencana jalan tol trans jawa dan kebijakan lahan sawah abadi. Review terhadap RTR harus dilaksanakan secara rutin dan hasilnya dipublikasikan pada masyarakat luas, sebagai sistem kontrol pelaksanaan pembangunan. Perlu juga dilaksanakan studi tambahan untuk mengatur hal-hal yang belum diakomodir dalam RTR, misalnya mengenai menara telekomunikasi bersama. Untuk lebih menjadikan RTR lebih operasional, perlu juga didukung dengan peraturan pelaksanaan, yang bisa berbentuk zoning regulation (peraturan zonasi). Peraturan ini merupakan peraturan operasional yang menjabarkan RDTR sebagai pedoman perijinan di suatu kawasan. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan akan ada pengendalian terhadap pemanfaatan ruang.

Kurang membuminya RTR juga disebabkan oleh kurangnya informasi yang disebarluaskan pada masyarakat. Dokumen RTR yang ada cenderung menjadi buku yang hanya disimpan saja tanpa disosialisasikan secara kontinyu. Informasi umum yang ada hanya sebatas peta rencana penggunaan lahan yang dipasang pada beberapa titik. Ada tiga langkah dasar yang bisa dilaksanakan untuk lebih menginformasikan RTR pada masyarakat dan calon investor –yang mempunyai efek besar—yaitu melaksanakan sosialisasi RTR pada masyarakat secara teratur dan berkelanjutan, merevitalisasi website Pemkab/Bappeda dan menjadikannya sebagai sarana penyebarluasan informasi (khususnya RTR), serta menyusun Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah Kabupaten hingga Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah Kecamatan yang terbuka untuk diakses oleh umum. Ketiga hal tersebut bila dilaksanakan secara kontinyu akan dapat menginformasikan RTR pada publik secara luas.

Bila RTR dapat diaplikasikan dengan baik, maka perkembangan kawasan perkotaan dapat berjalan dengan optimal, dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Menjadi tanggungjawab pemerintah sebagai pengarah perkembangan kota untuk memastikan perkembangan yang terjadi sudah mengacu pada RTR yang ada. Harus kita ingat bersama bahwa lahan dan ruang yang ada sekarang bukanlah milik kita, tetapi merupakan titipan dari anak cucu kita.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: