bse

Alias buku sekolah elektronik. Sebenarnya ini kebijakan dari pemerintah pusat yang sangat baik. Sayangnya, karena kurang didukung oleh pemerintah daerah, hasilnya justru cenderung sia-sia dan tetap menimbulkan biaya ekternalitas yang seharusnya bisa ditekan (yup, iklan sekolah gratis ada di mana-mana hanya sekedar utopia saja).

Saya hanya bisa berandai-andai. Anggaran pendidikan kan sekarang besar, 20% dari total anggaran. Hanya saja, penggunaannya masih “jorok”, belum menikam pada permasalahan. Sebagai contoh, banyak yang justru digunakan untuk honor pegawai dan pembelian kendaraan dinas. Lah, memangnya yang harus dicerdaskan tu pegawai apa muridnya?

Akan lebih baik bila anggaran yang “tersisa” itu digunakan untuk mencetak buku sekolah elektronik. Read the rest of this entry »

endogenous condition sebagai prasyarat pengembangan investasi

Di Kabupaten Tegal, sudah beberapa tahun ini sangat jarang investasi (khususnya di bidang industri melalui investasi langsung) yang masuk. Entah apa penyebabnya, padahal lokasi Kabupaten Tegal relatif strategis dan masih mempunyai cadangan lahan kosong (vacant land) yang luas. Ditunjang dengan jumlah penduduk yang besar yang merupakan potensi ketersediaan tenaga kerja, maka seharusnya Kabupaten Tegal merupakan daerah yang dituju investor untuk menanamkan modalnya. So, kenapa malah jarang ada investor yang masuk? Pasti ada sesuatu yang salah, khususnya dari sisi Pemkab sebagai regulator (pengarah) dan enabler (pemberdaya) dalam pembangunan wilayahnya. Read the rest of this entry »

rebutan (calon) PTN

Di daerah saya ada satu universitas swasta, namanya Universitas Panca Sakti, biasanya disingkat UPS. Lebih hebat dari Trisakti lho. Kenapa, ya karena Trisakti kan tri, cuma tiga; sedangkan Panca Sakti kan panca, jadi lima deh, hehehe… OK, enough for the joke, sekarang saatnya yang beneran.

Ada wacana bahwa UPS mau jadi universitas negeri, dan syarat untuk itu adalah minimal luas kompleks kampusnya 30 hektar. Selama ini, luasan yang dimiliki hanya kurang dari 4 hektar, jadi masih banyak kekurangan. Nah, dengan statusnya sebagai (calon) PTN, maka UPS jadi seperti gadis cantik bunga desa yang menarik minat untuk dipinang. Setidaknya ada tiga pemerintah daerah yang berminat untuk meminang UPS: Pemkot Tegal, Pemkot Brebes, dan Pemkab Tegal. Semuanya sangat bernafsu, karena daya ungkit PTN yang sangat besar. Banyak dampak ikutan yang terjadi bila suatu daerah memiliki PTN, karena jangkauannya yang memiliki lingkup nasional. Bisa dipastikan ekonomi kawasan akan berkembang, setidaknya dari penyediaan tempat kos, jasa (rumah makan, rental komputer, warnet, dan jasa pelengkap lain), dan perdagangan yang pada akhirnya akan menjadi generator pertumbuhan. Bisa dikatakan, PTN merupakan suatu growth pole yang akan menggerakkan sektor ikutan lain, tanpa pemerintah perlu melakukan intervensi langsung untuk menggerakkannya.  Read the rest of this entry »

komunitas pedagang kaki lima

Sampeyan tahu pedagang kaki lima yang sering ada di keramaian-keramaian itu kan? Yang jualan macem-macem itu; dari martabak telur, pisang molen, mainan anak-anak, arum manis, dvd bajakan, sampai kaos sablon dan bantal-guling. Saya tahu bahwa mereka ikut dimanapun ada keramaian. Yang saya baru tahu, ternyata di Tegal (menurut cerita seorang teman) ada paguyuban komunitas pedagang kaki lima tersebut; di daerah Kramat, tepatnya saya belum mengerti di mana. Komunitasnya terorganisir dengan baik. Ada yang bertugas mencari rencana acara keramaian (seperti rencana pelantikan Kepala Desa, acara hajatan, dan acara pasar malam), ada yang tugasnya survei awal lokasi, dan ada yang sebagai pengurus harian. Read the rest of this entry »

pelayanan prima

Saya seorang birokrat, dan bekerja dalam kultur birokrasi. Banyak orang yang berpandangan bahwa kinerja birokrasi bobrok; dan saya juga mengakui hal itu. Banyak komplain yang mengemukakan bahwa pelayanan yang diberikan tidak prima, padahal tugas utama birokrasi adalah melayani masyarakat. Pelayanan prima hanyalah slogan, dan sering tidak tepat sasaran. Thus, pokoknya banyak lah keluhan yang ada. Saya jadi berpikir, bisa tidak sih, birokrasi memberikan pelayanan yang (yah, setidaknya mendekati) prima pada masyarakat? Apa kerja birokrasi hanya rutinitas saja, dan formalitas untuk membuat SPJ? Read the rest of this entry »

birokrasi dua muka

Saya sering bingung dengan sikap birokrasi (dengan Bupati/Walikota sebagai pimpinannya), khususnya di lingkup Kabupaten/Kota. Saya sendiri seorang birokrat yang bekerja dalam lingkup kabupaten, dan saya masih bingung bagaimana mengambil sikap menghadapi hal ini. Dalam pandangan saya, birokrasi di Indonesia memiliki loyalitas ganda; pada masyarakat dan pada pemerintah pusat, yang seringkali berseberangan. Read the rest of this entry »

godaan gaji 8 juta

Waktu saya ikut diklat di Jogja, ada seorang teman peserta diklat yang kerja di Pemprov DKI Jakarta. Setelah ngobrol-ngobrol dan mengikuti proses diklat sekitar 2 minggu, saya ditawari untuk pindah jadi PNS di lingkup Pemprov DKI Jakarta. Iming-imingnya cukup menggiurkan: tahun 2010 gaji PNS di DKI Jakarta adalah 8 juta, Read the rest of this entry »

warung kejujuran yang bangkrut

SILAKAN MELAYANI SENDIRIDi kantor saya ada warung kejujuran, seperti postingan saya di sini. Masih ada, tetapi yang menyedihkan ternyata kondisinya sekarang sedang kolaps. Dari modal awal sekitar 1,2 juta, sekarang hanya tersisa sekitar 600 ribu saja dalam bentuk barang dan cash. Sedih, hiks… Read the rest of this entry »

menyikapi perkembangan kawasan perkotaan di kabupaten tegal: tinjauan perlunya revitalisasi fungsi bkprd

03 masterplanPertumbuhan kota-kota di negara berkembang telah menjadi suatu hal yang berkembang dengan sangat cepat. Hal ini juga terjadi pada kota-kota kedua yang tumbuh dengan pesat; bahkan sering timbul daerah perkotaan baru. Proses tumbuhnya wilayah perkotaan baru ini dinamakan sebagai urbanisasi.

Kebanyakan studi yang dilakukan mengenai urbanisasi selalu mengaitkan fenomena yang terjadi dengan gelombang migrasi penduduk yang besar pada kota-kota besar, padahal sebenarnya ada dua pengertian urbanisasi; pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Read the rest of this entry »

manajemen warung

Dalam birokrasi Indonesia di masa sekarang, proses pengambilan kebijakan dan negosiasi dilaksanakan secara hirarki. Contoh nyata dalam pengambilan kebijakan adalah dimulai dari laporan bawahan kepada atasan (Kepala Bidang), dan diteruskan kepada Kepala Instansi. Dari Kepala Instansi, kebijakan yang diambil (bisa top down atau sudah mempertimbangkan masukan secara demokratis dengan dimusyawarahkan dulu), diturunkan ke bawah (Kepala Bidang), dan baru dilaksanakan. Proses negosiasi juga dilaksanakan secara formal; melalui rapat-rapat yang dilaksanakan pada instansi yang mempunyai kepentingan.

Hal ini membuat sistem hirarki dalam birokrasi –yang merupakan tinggalan kolonialis— menjadi sulit dihilangkan. Dalam jangka panjang, proses yang demikian seringkali menjadi tidak efisien. Read the rest of this entry »

« Older entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.